Dalam dunia pemerintahan, inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan peluang untuk mencapai peningkatan dan keberhasilan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, hal ini diperlukan terobosan konseptual dalam pemerintahan melalui pengembangan e-gov sebagai model pembaharuan yang disetujui pada revitaslisasi manajemen pemerintahan.
Ada 5 pokok masalah yang dapat dibuat hingga akhir keputusan pemerintahan, antara lain:
- Tatap muka, satu atap, formular, loket, antrian, bising, tidak nyaman, tanda tangan dan kegiatan pelayanan yang biasa kita lihat atau alami harus segera dibuang.
- Infrastruktur jariangan, adalah yang terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat dan seluruh pelosok daerah dengan harga terjangkau
- Transaksi dalam layanan ini adalah pemberian layanan dan penerimaan atas layanan yang dilakukan secara elektronik.
- Tampilan, yaitu informasi yang disediakan melaui web atau portal atau hanya database sederhana di kantor sehingga tamu dapat melihat apa yang dipajang.
- Interaktif, yaitu layanan informasi sedangkan pengguna dapat menggunakan informasi yang dipajang.
Untuk membuat kehadiran dukungan msyarakat, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:
- Mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan sistem back-end mereka dengan internet dalam kerangka menciptaka pendidikan jarak jauh
- Memberikan insentif kepada masyarakat lokal yang bertransaksi untuk kepentingan bisnis, pembayaran dan pengurusan dokumen di pemerintahan pemerintah daerah
- Mensosialisasikan aplikasi e-gov dalam pelayanan pemerintahan melalui berbagai media
- Memberikan insentif bagi bisnis lokal yang mengintegrasikan usahanya melalui internet
- Menggalakkan inisatif masyarakat untuk membangun akses telekomunikasi melalui penyediaan usaha dan mengganti pajak usaha informasi
- Hubungan antar unit pemerintah dalam pembuatan laporan rutin dan informasi yang perlu dibahas.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayan publik dapat meningkatkan produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran teknologi informasi dalam layanan publik meningkatkan produktivitas dengan kecepatan, kecepatan dan kecepatan yang tinggi. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Peningkatan hubungan antara pemerintah, persaingan bisnis dan masyarakat umum.
Adanya keterbukaan (transparansi), maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Dengan adanya teknologi informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, seperti jumlah kelas, daya tamping siswa, nilai kelulusan, dan sebagainya, dapat diakses secara online dan digunakan oleh dana untuk memilih sekolah yang
Sebagai contoh, disetujui pemerintahaan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan konferensi video. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa semuanya harus dilakukan di lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.
Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang sudah sangat diatur untuk dilaksanakan oleh aparaturnya. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi online antar lembaga pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data informasi, diperlukan terkait
Oleh karena itu, pegawai negeri sipil “masa kini” dituntut untuk “melek” teknologi, harus ada perubahan pola pikir, dari manual ke otomastis dan mengganti penggunaan kertas atau paperless. Saat dihadapkan pada aplikasi, mau tidak mau, suka tidak suka, PNS harus siap pakai dalam melakukan ketugasannya serta dalam memberikan pelayanan kepda masyarakat. Namun, tentu saja perubahan ini juga harus didukung dengan komitmen bersama untuk mewujudkannya dengan baik dari penyediaan dan anggaran maupun peningkatan kompetensi sumber data aparatur PNS
Manajemen PNS yang terkait, di mana juga tentang pengembangan kemitraan PNS. Untuk memenuhi standar kompetensi tersebut, pelatihan teknis berperan penting untuk mengembangkan kapasitas SDM PNS yang dimiliki dan diterapkan e-gov baik di pemerintah maupun daerah otonom yang memfasilitasi
Dalam Inpres 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Nasional E-Government mendukung pengembangan SDM untuk mendukung e-gov dapat dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi para pejabat pelaksana yang mendukung bidang informasi dan komunikasi dan para pejabat yang memberikan bantuan kepada masyarakat, juga para pimpinan / Lembaga serta pelatihan untuk calon pendidik dan pelatih serta tenaga di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan / ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan.
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, penggunaan TIK di dalam administrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pegawai yang membuat kebijakan – kebijakan Bermain BerkahPoker.
Untuk itu diharapkan peran pemerintah dan pihak yang terlibat dalam pengoptimalisasi SDM di bidang teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur yang mudah diakses dan berkualitas baik ditunjang dengan pendidikan dan
